Presiden Joko Widodo telah meminta penjelasan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo atas pernyataannya yang menimbulkan polemik.
Gatot menyebut ada institusi non-militer yang membeli 5.000 pucuk senjata.
Terkait itu, Gatot merasa tidak mendapat teguran atas pernyataannya yang menjadi polemik.
"Siapa yang kena tegur? Saya lapor ke Presiden," kata Gatot di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Rabu (27/9/2017).
Gatot juga enggan mengungkapkan isi pembicaraannya dengan Presiden Jokowi.
Ia berdalih, isi pembicaraannya itu hanya boleh diketahui Presiden Jokowi karena merupakan informasi intelijen.
Bahkan, Menteri Pertahanan atau Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pun tidak ia informasikan.
"Tanggapan Presiden tidak boleh saya sampaikan. Karena Anda bukan Presiden. Yang saya sampaikan adalah informasi intelijen. Maka hanya Presiden yang boleh tahu," ujar Gatot.
"Kemarin yang saya sampaikan belum akan terjadi. Maka semuanya informasi hanya boleh saya sampaikan kepada atasan saya Presiden. Menko Polhukam pun tidak Menhan pun tidak," tambah dia.
Presiden Jokowi menerima penjelasan Panglima TNI saat bertemu di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (27/9/2017) malam, saat Jokowi tiba dari kunjungan kerja di Provinsi Bali.
Jokowi mengaku tidak bisa mengungkapkan soal penjelasan yang disampaikan Panglima kepadanya. Menurut dia, tidak semua informasi bisa disampaikan ke publik.
Ia justru meminta publik untuk mengacu pada pernyataan yang disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.
"Saya kira penjelasan dari Menko Polhukam sudah jelas. Saya kira tidak usah saya ulang lagi," ucap Jokowi.
Sumber: https://goo.gl/BCSVcx
========================
Jokowi Sudah Minta Penjelasan Panglima TNI soal Isu Pembelian Senjata.
Presiden Joko Widodo sudah bertemu dengan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
Pertemuan berlangsung di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (27/9/2017) malam, saat Jokowi tiba dari kunjungan kerja di Provinsi Bali.
Hal ini disampaikan Jokowi saat ditanya wartawan mengenai pernyataan Gatot yang kerap menimbulkan polemik.
Terakhir, Gatot menyebut adanya institusi nonmiliter yang membeli 5000 pucuk senjata.
Pernyataan soal 5000 pucuk itu disampaikan secara tertutup dalam pertemuan Panglima TNI dengan para purnawirawan padapekan lalu. Namun, rekaman pembicaraan tersebut bocor ke media sosial.
"Ya tadi malam, setelah saya dari Bali, (Panglima) sudah bertemu saya di Halim. Sudah dijelaskan," kata Jokowi kepada wartawan di Jakarta Convention Center, Senayan, Rabu (27/9/2017).
Panglima TNI memang biasanya mengantar dan menjemput di Bandara Halim tiap kali Jokowi melakukan perjalanan ke luar kota atau luar negeri.
Jokowi mengaku tidak bisa mengungkapkan soal penjelasan yang disampaikan Panglima kepadanya. Menurut dia, tidak semua informasi bisa disampaikan ke publik.
Ia justru meminta publik untuk mengacu pada pernyataan yang disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.
Wiranto sudah meluruskan informasi yang disampaikan Panglima. Menurut dia, memang ada pembelian senjata oleh Badan Intelijen Negara (BIN) kepada PT Pindad sebanyak 500 pucuk, bukan 5000 pucuk.
Senjata itu dibeli untuk keperluan sekolah intelijen BIN. Senjata yang dipesan BIN memang berbeda dengan senjata yang biasa digunakan oleh militer Indonesia.
Karenya, kata dia, izin pembelian cukup ke Mabes Polri dan tidak perlu ke Mabes TNI.
Wiranto mengakui mengakui ada kesalahan komunikasi antara Panglima dengan Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.
"Saya kira penjelasan dari Menko Polhukam sudah jelas. Saya kira tidak usah saya ulang lagi," ucap Jokowi.
Sumber: https://goo.gl/eTnmjH
======================
Menhan: TNI Punya Rakyat, Bukan Punya Satu Orang atau Partai.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengungkapkan rasa prihatinnya terkait polemik yang terjadi belakangan ini. Terlebih, polemik tersebut menyangkut institusi TNI.
Ryamizard menegaskan bahwa seharusnya polemik tersebut tidak perlu muncul sebab TNI berkewajiban mengabdi pada rakyat.
"TNI itu kan punya rakyat, bukan punya satu orang, bukan punya partai. Bukan. Punya rakyat. TNI yang ngasih makan, baju, gaji dan mobil itu rakyat semua. Termasuk gedung-gedung Kemhan ini, punya rakyat semua. Saya juga punya rakyat," ujar Ryamizad saat ditemui di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (26/9/2017).
"Kenapa saya tekankan ini? Saya prihatin, kok begini terus ini. Apa ini?" tambah dia.
Ryamizard menuturkan, seorang tentara memiliki kewajiban tunggal untuk mengabdi pada bangsa dan negara.
Selain itu, tentara juga wajib menunjukkan loyalitasnya kepada Presiden sebagai pimpinan tertinggi negara.
Sumber: https://goo.gl/b8x6Ui
Published by : AVnewsTV9
#News & Politics #AVnewsTV9 #Youtube #Indonesia #Trending #Trend